Pemerintah Harus Lebih Mengontrol Anggaran Defisit Negara Ini

Topik : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut APBN adalah suatu  rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. 

Meski APBN Defisit, Menkeu Takkan Rem Belanja

Rabu, 29 April 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan takkan mengerem belanja negara. Meski akibatnya akan terjadi defisit anggaran belanja negara. "Potensi pertumbuhan Indonesia masih tinggi," ujar Bambang di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 29 April 2015. Karena itu, sudah sewajarnya belanja negara digenjot. 

Defisit anggaran, kata dia, menjadi barang haram bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Jepang. Sebab, peluang pertumbuhan negara-negara maju sudah tertutup. Namun, menurut Bambang, sudah menjadi kewajibannya untuk mengendalikan nilai defisit anggaran belanja negara. 

Defisit anggaran akan diupayakan stabil pada angka 1,9 persen dari APBN. Alokasi dana negara juga akan dilakukan secara selektif pada sektor prioritas dan berkelanjutan serta bermanfaat panjang seperti infrastruktur dasar.

"Jadi yang paling penting adalah menjaga defisit tak terlalu besar hingga harus memperbanyak berutang," kata Bambang. Yunani, ujar dia, adalah contoh negara yang kurang berhati-hati terhadap defisit anggarannya.

Defisit yang tinggi membuat Yunani royal berutang ke luar negeri dengan menjual surat negara. Namun, ketika perekonomian tiba-tiba jatuh, surat utang negara menjadi tak berharga. "Negara jadi bangkrut," tuturnya.

Sumber : tempo.co

Menanggapi bacaan diatas dikatakan bahwa pemerintah tidak akan mengererm atau mengurangi pembelanjaan Negara meskipun akan terjadi defisit anggaran belanja Negara. “Potensi Pertumbuhan Negara Indonesia masih tinggi” oleh karena itu pembelanjaan Negara harus digenjot guna mencukupi setiap kebutuhan Negara ini. Tetapi pemerintah juga harus tetap bisa mengontrol pembelanjaan Negara agar defisit Negara tidak semakin besar yang dapat mengakibatkan banyaknya hutang Negara yang tentu saja akan membuat Negara ini terbebani.

Dari bacaan diatas solusi yang dapat diberikan adalah dengan tetap mengontrol pembelanjaan atau pengeluaran Negara sehingga anggaran yang akan dikeluarkan bisa tetap dikontrol dan diminimalisir. Dan juga pemerintah harus bisa cermat dalam menentukan anggaran mana saja yang harus segera dikeluarkan dan anggaran mana saja yang belum waktunya untuk dikeluarkan. Agar dapat menunjang dan meningkatkan pembangunan Negara dalam berbagai aspek. seperti infrastruktur, program sosial, ketahanan pangan, dan lain sebagainya yang perlu untuk ditingkatkan demi terciptanya kesejahteraan khususnya di Negara ini.

Daftar Pustaka :

http://xondis.blogspot.com/2014/06/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-dan-apbd.html

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/08-anggaran-pendapatan-dan-belanja-

negara.pdf

http://www.tempo.co/read/news/2015/04/29/090662148/Meski-APBN-Defisit-Menkeu-Takkan-Rem-Belanja

Pemerintah Harus Lebih Cermat dan Teliti Jika Ingin Berinvestasi

Topik : Investasi dan Penanaman Modal

Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan financial. Contoh investasi adalah pembelian berupa asset financial seperti obligasi, saham , asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. 

Wapres Ajak Perusahaan Jepang Tingkatkan Investasi
Senin, 16 Maret 2015 

[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rangkaian lawatannya ke Jepang, kembali mengajak perusahaan negara tersebut meningkatkan investasinya di Indonesia.

"Kami membahas antara lain tentang meningkatkan investasi di Indonesia," kata Wapres menjelaskan pertemuan dengan sejumlah perusahaan Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (16/3).

Perwakilan sejumlah perusahaan asal Matahari Terbit itu yang menemui Wapres antara lain Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Nomura, dan Sumitomo. Terdapat pula perwakilan Keidanren (Federasi Bisnis Jepang).

Itochu pada tahun 2014 pernah diberitakan di sejumlah media global mengenai kerja samanya dengan perusahaan asal Thailand, Charoen Pokphand (CP) untuk berinvestasi lebih dari delapan miliar dolar AS di dalam perusahaan BUMN Tiongkok CITIC Group, selama tahun 2015.

Jumlah tersebut dinilai merupakan investasi terbesar yang pernah dibuat perusahaan dagang asal Jepang.

Transaksi itu juga merupakan langkah akuisisi terbesar di Tiongkok yang pernah dilakukan oleh perusahaan asal Negeri Sakura.

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra mengatakan, perusahaan Jepang juga membahas mengenai sejumlah persoalan seperti tanah dan izin kerja yang berpotensi menghambat kenyamanan dalam berinvestasi.

Sebelumnya, Jusuf Kalla juga telah menyatakan bahwa minat berbagai perusahaan besar dari negara Jepang sangat tinggi untuk berinvestasi di Republik Indonesia terutama dengan terjadinya pelemahan nilai mata uang rupiah.

Menurut Wapres, minat perusahaan-perusahaan besar Jepang untuk berinvestasi di Indonesia tinggi apalagi mengingat secara tradisional, Jepang merupakan investor besar di Tanah Air.

Selain itu, ujar dia, aktivitas perekonomian Jepang saat ini juga ingin berinvestasi lebih besar ke sejumlah kawasan utamanya ke Asia Tenggara seperti Indonesia.

"Mereka (perusahaan-perusahaan besar Jepang) sangat senang dan ingin birokrasi yang lebih lancar," katanya dan menambahkan, perusahaan Jepang umumnya berbicara antara lain soal persoalan listrik, gas, dan infrastruktur pelabuhan.

Sementara itu, Menperin Saleh Husin mengemukakan, investasi yang dilakukan berbagai perusahaan besar Jepang sangat serius dan di beragam sektor seperti otomotif, gas dan listrik.

Sedangkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan negaranya optimistis dapat menambah nilai investasi di Indonesia melalui sejumlah sektor pembangunan.

"Kami optimistis terkait investasi luar negeri langsung Jepang di Indonesia setelah kami lakukan survei pada 2014 tentang potensi daya tarik negara tujuan investasi," kata Tanizaki di kantor Wapres di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Dubes, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar paling yang paling menarik dalam pandangan sejumlah perusahaan Jepang. [Ant/L-8]

Sumber : sp.beritasatu.com

            Menanggapi bacaan diatas pemerintah yang di wakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla melakukan lawatan ke Jepang untuk membicarakan dan juga kembali meningkatkan investasinya di Indonesia. Minat perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Negara ini juga cukup besar. Perusahaan Jepang pada umumnya berbicara antara lain mengenai persoalan listrik, gas, manufaktur pelabuhan. Perusahaan Jepang juga serius dan ingin berinvestasi di berbagai sektor seperti otomotif, gas, listrik, dan juga dalam sektor pembangunan. Tetapi perlu kita tinjau dan perhatikan kembali manfaat dan dampak buruk dari berinvestasi di era globalisasi pada saat ini.

Dari bacaan diatas solusi yang dapat diberikan adalah dengan meninjau dan memperhatikan kembali manfaat dan dampak yang akan di dapatkan ketika melakukan investasi tersebut. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan berinvestasi atau penanam modal sebagai contoh menambah devisa Negara, berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga menambah pemasukan bagi Negara berupa pajak penghasilan, menambah pengalaman dalam perdagangan internasional seperti impor dan ekspor, dan masih banyak lagi. Tetapi dampak buruk dari melakukan kegiatan Investasi juga tentunya pasti ada seperti : perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan operasionalnya juga akan dikendalikan oleh pihak asing, perusahaan asing akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan keuntungannya akan dibawa ke Negara asalnya, perusahaan asing akan menguasai pasar lokal sehingga dan produk lokal dapat dikhawatirkan tidak atau belum mampu bersaing dengan perusahaan asing tersebut dan akan kehilangan pasar lokal. Oleh karena itu, pemerintah sangat diharapkan untuk bisa dengan lebih cermat dan bijak dalam menanggapi kegiatan investasi yang akan dilakukan. 

Daftar Pustaka :

https://beritainvestasi.wordpress.com/arti-investasi/

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/07-investasi-dan-penanaman-modal.pdf

http://sp.beritasatu.com/home/wapres-ajak-perusahaan-jepang-tingkatkan-investasi/81306

Pengangguran di Dominasi oleh Usia Produktif

Topik : Masalah Perekonomian Indonesia

Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang ingin bekerja dan seseorang tersebut telah memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing tetapi dikarenakan kurang dan tidak tersedianya suatu lapangan pekerjaan yang di inginkan maka seseorang yang mencari pekerjaan tersebut harus menggangur atau tidak memiliki suatu pekerjaan.

Usia Produktif Dominasi Pengangguran di Indonesia

Selasa, 3 Maret 2015

JAKARTA - Ekonom dari Center Of Reform On Economics (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengatakan, dari jumlah pengangguran Indonesia yang mencapai 7,3 juta jiwa, paling banyak didominasi usia produktif.

Usi tersebut rata-rata dialami oleh mereka yang putus sekolah tingkat SLTP di usia 15 tahun-an hingga lulus SMA di usia 18 tahun, dan tidak kuliah di usia 20-an hingga lulus perguruan tinggi pada usia 24 tahun-an.

Akhmad mengatakan, meski jumlah pengangguran terbuka Indonesia mencapai tingkat tertinggi pada 2005 dan terus mengalami penurunan sampai 2014, namun jumlahnya tetap besar.

"Pada Agustus 2014, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,3 juta orang. Jumlah ini tetap besar meskipun sudah mengalami penurunan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja di Era Kabinet Kerja di Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Dari 2005 hingga 2014, lanjut Akhmad, pengangguran terbuka yang paling besar terjadi di 2005 sebesar 11,90 juta jiwa dan yang paling rendah di 2012 sebesar 7,24. Semuanya didominasi usia produktif.

"Memang, meskipun porsinya berbeda-beda, namun bisa kita ambil kesimpulan bahwa hampir disemua tingkat pendidikan terdapat pengangguran. Tinggi rendahnya suatu pendidikan tidak menjamin bahwa mereka tidak akan menganggur," ujar dia.

Untuk jenis kelaminnya sendiri, pengangguran di Indonesia, laki-laki lebih tinggi tingkat penganggurannya dibanding perempuan. Hal ini dikarenakan, perempuan bisa berlindung di bawah kata-kata 'saya ibu rumah tangga' dan masih didominasi oleh usi produktif.

"Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah, tingkat pengangguran terbesar adalah anak muda, mereka adalah usia produktif namun tidak siap untuk terjun ke dunia kerja," pungkas Akhmad. (izz)

Sumber : ekbis.sindonews.com

Menanggapi bacaan diatas meskipun jumlah pengangguran mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2005 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2014, namun tetap saja jumlahnya tetap besar. Pada Agustus 2014, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,3 juta orang. Jumlah ini tetap besar meskipun sudah mengalami penurunan. Rata-rata pengangguran di Indonesia di dominasi oleh usia produktif. Tinggi rendahnya penddikan seseorang tidak bisa menjamin bahwa mereka akan selalu mendapatkan pekerjaan yang di inginkan dan tidak menganggur.

Dari bacaan diatas solusi yang dapat diberikan adalah dengan lebih meningkatkan lagi kemampuan dan kualitas kita di suatu bidang yang kita akan tekuni agar ketika kita akan memasuki dunia pekerjaan kita tidak dengan mudah dapat tersaingi dan tersingkir. Dan juga pemerintah bisa lebih menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar jumlah pengangguran bisa lebih ditekan.

Daftar Pustaka :

http://ekbis.sindonews.com/read/971440/34/usia-produktif-dominasi-pengangguran-di-indonesia-1425366116

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/06-masalah-perekonomian-indonesia.pdf

Kebijakan Pemerintah Jangan Selalu Direspon Salah

Topik : Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan di negara. Baik politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. kebijakan ini terkadang juga membuat sebagian pihak merasa dirugikan karena menghambat jalan mereka. Tetapi meskipun suatu pihak yang merasa dirugikan atau tidak terima dengan kebijakan tersebut harus tetap tunduk dan melaksakan kebijakan pemerintah karena itu wajib untuk ditaati demi kebaikan bersama. Kebijakan pemerintah yang paling sering mengalami kontroversi adalah mengenai kebijakan ekonomi.

Pemerintah Selalu Direspons Salah, Menkeu: Karakter RI

Kamis, 30 Januari 2014

Pemerintah menyayangkan sejumlah pihak yang merespons negatif atas berbagai kebijakan pemerintah termasuk paket kebijakan ekonomi yang pernah diluncurkan pada tahun lalu.

Padahal upaya ini akan membuahkan hasil guna mempersempit defisit neraca transaksi berjalan dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengakui bahwa langkah pemerintah untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan yang tercatat sudah mencapai 4,4% pada Agustus lalu tidak mendapat penilaian positif dari sejumlah kalangan. Salah satunya mengurangi permintaan akibat tingginya nilai impor ketimbang ekspor serta pengetatan moneter.

Upaya tersebut, dia bilang, juga dilakukan untuk mengerek kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mengalami tekanan depresiasi sejak pengumuman isu tapering off.

Pasalnya, cadangan devisa Indonesia terkuras hingga 30% sehingga Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate).

"Kebijakan (policy) apapun yang dibuat pemerintah pasti salah karena memang sudah karakter negara ini. Kebijakan yang dikeluarkan seketika direspons salah," ujarnya memberi sambutan di acara Making 2014 The Year of Economic and Bussines Confimdence, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Jika melihat hasilnya, lebih jauh dia mengatakan, kebijakan tersebut sudah membawa kondisi ekonomi ke arah lebih baik.

Ini, tambahnya, dibuktikan dengan realisasi neraca perdagangan yang mulai surplus pada Oktober 2013 sebesar US$ 40 juta dan meningkat menjadi US$ 760 di November lalu.

"Saya perkirakan pada Desember 2013, surplus neraca perdagangan akan mendekati US$ 800 juta bahkan bisa melampaui angka itu. Artinya, dalam waktu tiga bulan, kebijakan ini sudah berhasil," tutur dia.

Dengan begitu, Chatib memprediksi surplus itu akan borkontribusi pada perbaikan defisit neraca transaksi berjalan sebesar di bawah 3% di akhir kuartal IV 2013 dan ditargetkan mencapai di bawah 2,5% pada 2014. (Fik/Nrm)

Sumber : www.liputan6.com

Menanggapi bacaan diatas pemerintah berusaha untuk menurunkan devisit neraca transaksi berjalan dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan. Tetapi hal ini kurang mendapat tanggapan positif dari beberapa kalangan. Salah satunya mengurangi permintaan akibat tingginya nilai impor ketimbang ekspor serta terhadap perekonomian di Indonesia. Sudah menjadi kebiasaan bahwa apa yang ditetapkan oleh pemerintah pasti sering mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak terutama itu masyarakat. 

Dari bacaan diatas solusi yang diberikan adalah dengan meninjau kembali kebijakan yang akan ditetapkan apakah kebijakan tersebut memang perlu dan harus untuk dilakukan atau mungkin ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sebagai pengganti dari kebijakan tersebut. Tetapi masyarakat terkadang masih belum paham dan menilai pemerintah kurang mengerti keadaan dan kondisi masyarakat. Padahal pemerintah pasti sudah mempertimbangkan banyak hal untuk menetapkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu masyarakat harus bisa berpikir dengan lebih luas dengan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara ini.

Daftar Pustaka :

http://bisnis.liputan6.com/read/813739/kebijakan-pemerintah-selalu-direspons-salah-menkeu-karakter-ri

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/05-kebijaksanaan-pemerintah.pdf