Ketahanan Pangan di Indonesia Harus Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Topik : Ketahanan Pangan Nasional

            Ketahanan Pangan menurut Undang-undang No.7 Tahun 1996, mengartikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pada tingkat nasional ketahanan pangan juga diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, memiliki mutu yang layak, dan juga aman.

Sektor Pertanian Terpinggirkan Selama 10 Tahun Reformasi

Kamis, 3 Juli 2014

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menilai, sejak 10 tahun reformasi isu ketahanan pangan merupakan masalah yang terpinggirkan. Hal itu membuat pertanian Indonesia menjadi tidak berkembang.

"Selama 10 tahun reformasi, ketahanan pangan ditaruh di belakang, tidak penting. Pertanian tak mengalami pertumbuhan dan tersingkirkan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Bahkan, dia mengatakan selama ini pemerintah hanya fokus pada politik anggaran yang mengacu pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mestinya, alokasinya bisa untuk menunjang ketahan pangan.

"Politik anggaran subsidi BBM sebanyak 85 persen dari berbagai studi yang menikmati orang kaya," lanjut dia.

Hal itu belum lagi masalah ego sektoral berbagai sektor kementerian dan lembaga yang mengatur ketahanan pangan justru menghambat ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ini calon presiden (capres) terpilih mesti turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini. "Untuk struktur ketahanan pangan presiden harus turun tangan langsung," ujar Khudori.

Tak hanya itu, menurut Khudori perlu mengurangi ego sektoral dari berbagai kementerian atau lembaga. Ia mencontohkan bila perlu dilakukan perampingan terhadap berbagai kementerian yang mengatur tentang pangan. "Bila perlu, kehutanan, pertanian, kelautan kalau perlu dilakukan itu," kata Khudori. (Amd/Ahm)

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/

            Menanggapi bacaan diatas dikatakan bahwa sejak 10 tahun reformasi isu ketahanan pangan menjadi suatu masalah yang teringgirkan. Hal itu justru membuat pertanian di Indonesia menjadi tidak berkembang. Pemerintah malah lebih fokus kepada politik anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semestinya bisa dialokasikan untuk menunjang ketahanan pangan negara ini. Belum lagi masalah ego sektoral berbagai sektor kementerian dan lembaga yang mengatur ketahanan pangan justru menghambat ketahanan pangan nasional.Oleh karena itu, Presiden diharapkan bisa turun tangan langsung untuk mengatasi ego sektoral pada berbagai sektor kementerian dan lembaga agar bisa lebih benar dan serius dalam menangani masalah ketahanan pangan di negara ini.

          Dari bacaan diatas, seperti yang telah diketahui bersama bahwa Indonesia telah ketergantungan untuk mengimpor beras pada negara lain seperti Thailand, India, dan juga Vietnam. Hal ini tentu saja terdengar miris, pasalnya negara kita sangat terkenal dengan keanekaragam hayati seperti tumbuh-tumbuhan yang beranekaragam jenis dan bentuknya, serta pulau yang membentang luas. Sangat disayangkan jika beras saja masih harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik negara ini. Hal ini tentu menjadi tanda tanya, apakah peran pemerintah sudah terlaksana dengan benar ataukah tidak melaksanakan perannya sebagaimana mestinya. Pemerintah seharusnya bisa lebih menggerakan dan meningkatkan pertanian dalam negeri agar para petani bisa lebih meningkatkan produksinya supaya dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat di negara ini. Karena para petani tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya peran serta dukungan dari pemerintah itu sendiri. Supaya dapat terjadi timbal balik yaitu kebutuhan pangan seperti beras di negara ini terpenuhi dan kehidupan para petani bisa lebih sejahtera.

Daftar Pustaka :

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/13-ketahanan-pangan-nasional.pdf

http://bisnis.liputan6.com/read/2072488/sektor-pertanian-terpinggirkan-selama-10-tahun-reformasi

https://galuhpriladewi.wordpress.com/2011/11/11/ketahanan-pangan/