Topik : Perekonomian Hijau
Indonesia
Arti yang paling mudah dari
perekonomian hijau adalah suatu perekonomian yang tidak merugikan lingkungan
hidup.. Program
Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah
ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi
hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap
lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.
Bank Dunia : ekonomi hujau dorong
pertumbuhan berkelanjutan
Selasa, 9 Juni 2015
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Pelaksana Grup
Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan ekonomi hijau berbasis
lingkungan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif
untuk mengatasi kesenjangan.
"Mengupayakan infrastruktur hijau pada hari ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa dekade ke depan, bahkan negara-negara berkembang bisa lebih dahulu mencapai pertumbuhan hijau," ujarnya dalam acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructure Summit di Jakarta, Selasa.
Sri menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan lingkungan akan berdampak buruk dan tidak semua pihak, terutama masyarakat miskin, mendapatkan manfaat dari keberhasilan ekonomi tersebut.
"Bila kita terus bertahan dengan cara lama, manfaat pertumbuhan ekonomi akan berkurang karena sumber daya alam akan habis dengan cepat dan kita akan lebih rentan menghadapi perubahan iklim atau risiko kesehatan," katanya.
Untuk itu, Indonesia bisa belajar dari Tiongkok yang telah mengadopsi kebijakan ramah lingkungan dan mampu mengubah kegiatan ekonominya dengan lebih mengutamakan inovasi dan produksi yang mempunyai nilai tambah tinggi.
Sri mengatakan sebagai upaya mewujudkan agar pertumbuhan ekonomi lebih ramah lingkungan dan inklusif maka harus ada pemanfaatan produksi energi yang bersih dan penggunaannya efisien dalam mengurangi kemiskinan.
"Untuk mengatasinya, pembangkit energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi harus segera dimaksimalkan. Indonesia telah memiliki 40 persen potensi energi panas bumi, yang bila dikelola dengan baik akan membantu target melipatgandakan energi terbarukan untuk pembangkit," jelasnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi "hijau" dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab yang selama ini masih dikelola dengan biaya tinggi, menimbulkan polusi dan menyebabkan kerugian ekonomi.
"Kerusakan hutan tropis, konversi lahan gambut dan pertambangan semakin memburuk dan destruktif, namun ada peluang untuk mengembangkan peluang pengelolaan sumber daya yang cerdas dan berkelanjutan, misalnya di sektor perikanan," kata Sri.
Menurut dia, apabila Indonesia mampu memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan berinvestasi pada bidang transportasi maritim dan infrastruktur perdagangan dalam skala besar, maka produksi ikan dapat dilipat gandakan pada 2019.
"Pengelolaan ekonomi biru yang baik dapat mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pariwisata. Namun, masih terjadi kerusakan akibat penangkapan ikan berlebihan dan pembuangan limbah yang memperburuk kemiskinan dan ketahanan pangan secara global," ujarnya.
Sri menambahkan unsur lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan "hijau" adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan kepempimpinan yang tidak takut untuk melakukan pembaruan agar kemiskinan berakhir secara berkelanjutan.
Ia mengatakan masih ada kecenderungan lazim di negara yang memiliki sumber daya seperti Indonesia yaitu peraturan yang saling bertentangan, tumpang tindih mandat, inefisiensi penggunaan lahan, intervensi kelompok elit dan sikap yang sulit berubah.
"Seperti banyak negara, Indonesia dapat mengubah sistem pengambilan keputusannya menjadi lebih transparan dan inklusif, terutama tentang alokasi dan penggunaan sumber daya serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pembangunan yang mencemarkan," ujar Sri.
Ia mengatakan tidak ada model pertumbuhan "hijau" yang cocok untuk semua negara, maka opsi kebijakan dan investasi harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap negara dan diatur melalui strategi yang komprehensif.
Selain itu, masih banyak negara yang khawatir bahwa pembangunan ramah lingkungan akan lebuh mahal, apalagi tidak banyak negara berkembang yang memiliki pasar modal dan sistem perbankan yang sesuai standar.
"Hanya beberapa proyek infrastruktur yang beroperasi dengan biaya penuh, jadi kita harus menemukan cara untuk meringankan pengelolaan biaya, sekaligus menjaga agar layanan yang diberikan terjangkau oleh keluarga dan masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Sri.
Namun, investasi dalam bidang teknologi bersih untuk mewujudkan pertumbuhan ramah lingkungan harus terus diupayakan, apalagi pekerjaan dalam bidang ini cenderung menciptakan lingkungan kerja yang baik, lebih aman dan berpenghasilan lebih memadai.
"Dari 2011 hingga 2012, investasi yang dilakukan negara berkembang dalam teknologi bersih meningkat 19 persen, bahkan 90 persen bisnis ini mengalami peningkatan pendapatan bahkan ketika ekonomi global sedang mengalami kelesuan," kata Sri Mulyani.
"Mengupayakan infrastruktur hijau pada hari ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa dekade ke depan, bahkan negara-negara berkembang bisa lebih dahulu mencapai pertumbuhan hijau," ujarnya dalam acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructure Summit di Jakarta, Selasa.
Sri menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan lingkungan akan berdampak buruk dan tidak semua pihak, terutama masyarakat miskin, mendapatkan manfaat dari keberhasilan ekonomi tersebut.
"Bila kita terus bertahan dengan cara lama, manfaat pertumbuhan ekonomi akan berkurang karena sumber daya alam akan habis dengan cepat dan kita akan lebih rentan menghadapi perubahan iklim atau risiko kesehatan," katanya.
Untuk itu, Indonesia bisa belajar dari Tiongkok yang telah mengadopsi kebijakan ramah lingkungan dan mampu mengubah kegiatan ekonominya dengan lebih mengutamakan inovasi dan produksi yang mempunyai nilai tambah tinggi.
Sri mengatakan sebagai upaya mewujudkan agar pertumbuhan ekonomi lebih ramah lingkungan dan inklusif maka harus ada pemanfaatan produksi energi yang bersih dan penggunaannya efisien dalam mengurangi kemiskinan.
"Untuk mengatasinya, pembangkit energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi harus segera dimaksimalkan. Indonesia telah memiliki 40 persen potensi energi panas bumi, yang bila dikelola dengan baik akan membantu target melipatgandakan energi terbarukan untuk pembangkit," jelasnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi "hijau" dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab yang selama ini masih dikelola dengan biaya tinggi, menimbulkan polusi dan menyebabkan kerugian ekonomi.
"Kerusakan hutan tropis, konversi lahan gambut dan pertambangan semakin memburuk dan destruktif, namun ada peluang untuk mengembangkan peluang pengelolaan sumber daya yang cerdas dan berkelanjutan, misalnya di sektor perikanan," kata Sri.
Menurut dia, apabila Indonesia mampu memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan berinvestasi pada bidang transportasi maritim dan infrastruktur perdagangan dalam skala besar, maka produksi ikan dapat dilipat gandakan pada 2019.
"Pengelolaan ekonomi biru yang baik dapat mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pariwisata. Namun, masih terjadi kerusakan akibat penangkapan ikan berlebihan dan pembuangan limbah yang memperburuk kemiskinan dan ketahanan pangan secara global," ujarnya.
Sri menambahkan unsur lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan "hijau" adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan kepempimpinan yang tidak takut untuk melakukan pembaruan agar kemiskinan berakhir secara berkelanjutan.
Ia mengatakan masih ada kecenderungan lazim di negara yang memiliki sumber daya seperti Indonesia yaitu peraturan yang saling bertentangan, tumpang tindih mandat, inefisiensi penggunaan lahan, intervensi kelompok elit dan sikap yang sulit berubah.
"Seperti banyak negara, Indonesia dapat mengubah sistem pengambilan keputusannya menjadi lebih transparan dan inklusif, terutama tentang alokasi dan penggunaan sumber daya serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pembangunan yang mencemarkan," ujar Sri.
Ia mengatakan tidak ada model pertumbuhan "hijau" yang cocok untuk semua negara, maka opsi kebijakan dan investasi harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap negara dan diatur melalui strategi yang komprehensif.
Selain itu, masih banyak negara yang khawatir bahwa pembangunan ramah lingkungan akan lebuh mahal, apalagi tidak banyak negara berkembang yang memiliki pasar modal dan sistem perbankan yang sesuai standar.
"Hanya beberapa proyek infrastruktur yang beroperasi dengan biaya penuh, jadi kita harus menemukan cara untuk meringankan pengelolaan biaya, sekaligus menjaga agar layanan yang diberikan terjangkau oleh keluarga dan masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Sri.
Namun, investasi dalam bidang teknologi bersih untuk mewujudkan pertumbuhan ramah lingkungan harus terus diupayakan, apalagi pekerjaan dalam bidang ini cenderung menciptakan lingkungan kerja yang baik, lebih aman dan berpenghasilan lebih memadai.
"Dari 2011 hingga 2012, investasi yang dilakukan negara berkembang dalam teknologi bersih meningkat 19 persen, bahkan 90 persen bisnis ini mengalami peningkatan pendapatan bahkan ketika ekonomi global sedang mengalami kelesuan," kata Sri Mulyani.
Sumber
: antaranews.com
Menanggapi bacaan diatas dikatakan
bahwa pengembangan ekonomi hijau
berbasis lingkungan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan
inklusif untuk mengatasi kesenjangan. Pertumbuhan
ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan lingkungan akan berdampak buruk dan
tidak semua pihak, terutama masyarakat miskin, mendapatkan manfaat dari
keberhasilan ekonomi tersebut. "Bila kita terus bertahan dengan
cara lama, manfaat pertumbuhan ekonomi akan berkurang karena sumber daya alam
akan habis dengan cepat dan kita akan lebih rentan menghadapi perubahan iklim
atau risiko kesehatan," ujar Sri Mulyani. Seperti banyak negara, Indonesia
dapat mengubah sistem pengambilan keputusannya menjadi lebih transparan dan
inklusif, terutama tentang alokasi dan penggunaan sumber daya serta
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pembangunan yang
mencemarkan. Masih banyak negara yang khawatir bahwa pembangunan ramah
lingkungan akan lebuh mahal, apalagi tidak banyak negara berkembang yang
memiliki pasar modal dan sistem perbankan yang sesuai standar.
Dari bacaan diatas solusi yang dapat
diberikan adalah dengan lebih memperhatikan sumber daya alam serta lingkungan
yang bersih dan terawat jika kita ingin memanfaatkan sumber daya dan lingkungan
tersebut untuk menunjang kegiatan perekonomian yang akan dilakukan. Karena jika
tidak dilestarikan maka mungkin saja 10 tahun atau berapa tahun kedepan sumber
daya yang selama ini kita manfaatkan untuk memenuhi kegiatan perekonomian yang
kita lakukan bisa habis dan punah populasinya. Tentu saja itu akan merugikan
baik bagi pemerintah atau pun masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian tersebut.Oleh
karena itu dibutuhkan kesadaran dari diri masing- masing untuk tetap merawat
dan melestarikan lingkungan agar kita dan anak cucu kita kelak masih dapat
terpenuhi kebutuhannya serta dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
Daftar Pustaka :
https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/11-perekonomian-hijau-indonesia.pdf
http://www.antaranews.com/berita/500462/bank-dunia-ekonomi-hijau-dorong-pertumbuhan-berkelanjutan
http://alamendah.org/2012/06/03/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar